Perlukah yang Murah dan Gratis ?

Akhir-akhir ini istilah murah dan gratis sering kita dengar/lihat. Iklan tarif seluler (baik voice, SMS, maupun GPRS) yang murah, janji cagub/cawalkot/cabup untuk memberikan pendidikan dan kesehatan yang murah, keinginan banyak pihak akan harga sembako dan BBM yang murah, adalah contoh dari beberapa jargon yang konon diidam-idamkan rakyat Indonesia saat ini. Tapi ketika saya mencoba berpikir lebih dalam tentang hal tersebut, sepertinya konsep murah dan gratis tidak selalu berdampak
positif terhadap perkembangan bangsa kita secara keseluruhan.
Saya akan mencoba memberikan penjelasan terhadap beberapa contoh yang berkaitan dengan murah dan gratis. Jika kita ingin BBM yang murah berarti pemerintah harus menambah subsidi BBM, khususnya yang populer di kalangan masyarakat seperti premium dan minyak tanah. Penambahan subsidi harus dilakukan karena harga minyak dunia cenderung terus mengalami peningkatan (tulisan ini tidak akan menyebut data secara kuantitatif karena ini hanyalah opini pribadi yang tidak perlu dijadikan referensi). Di sisi lain, pendapatan negara konstan (anggap saja kenaikan atau penurunannya sangat kecil dan tidak siginifikan). Hal ini berarti bahwa untuk membuat harga BBM di Indonesia tidak naik, pemerintah perlu mengorbankan pengeluaran di bidang lain untuk menutupi kebutuhan subsidi BBM. Masalahnya bidang apa yang perlu dikorbankan ??? Pendidikan ? pertahanan dan keamanan ? kesehatan ? pangan ? moneter ? atau yang lainnya ?. Tentunya pemerintah tidak bisa seenaknya mengalokasikan anggaran untuk tiap bidang pembangunan dan saya pikir semua rakyat Indonesia harus sepakat terlebih dahulu bidang apa yang seharusnya perlu diperhatikan secara khusus. Dari sini timbul masalah lagi, bisakah SEMUA rakyat Indonesia sepakat akan hal ini. Guru,dosen,mahasiswa,dan pelajar pasti tidak rela jika bidang pendidikan dialokasikan anggaran yang sedikit. TNI dan Polri pasti juga mengeluh jika anggaran Hankam dikurangi. Jika anggaran kesehatan dan pangan dikurangi, rakyat kelas ekonomi menengah ke bawah pasti akan mencak-mencak, dan demikian juga halnya untuk orang-orang yang terlibat dalam bidang pembangunan tertentu.
Jadi menurut saya murah dan gratis bukanlah solusi untuk mengatasi masalah bangsa ini, tetapi murah dan gratis adalah suatu cara yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberi perhatian lebih kepada bidang tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selain itu, murah dan gratis harus tepat sasaran, jangan sampai pihak-pihak yang sebenarnya mampu, memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya hal yang terbaik adalah yang adil dan wajar (termasuk harga). Adil dan wajar bukanlah sama rata tetapi sesuai dengan ‘porsinya’. Tidak ada pihak yang akan dirugikan jika semuanya berjalan dengan wajar dan tugas pemerintah (dan juga legislatif) adalah mengatur bagaimana supaya kewajaran ini dapat diwujudkan.Bukan tugas yang mudah memang, tetapi pemerintah dan legislatif sudah selayaknya ditempati oleh orang-orang yang benar-benar mampu untuk melaksanakan
tugas ini.